Lembaga Staf Kepresidenan Jadi Mitra Kerja Komisi II DPR

23-06-2015 / KOMISI II

Rapat Paripurna DPR, Selasa (23/6) yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengesahkan Lembaga Staf Kepresidenan menjadi mitra kerja Komisi II DPR.

“Dalam kesempatan Rapat Paripurna kali ini, Saya ingin menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah Lembaga Staf Kepresidenan menjadi mitra kerja Komisi II DPR dapat disetujui ?” tanya Fahri. “Setuju…,” jawab anggota DPR dan palu diketuk tanda pengesahan.

Berikut daftar mitra kerja Komisi II DPR Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sekretaris Kabinet, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Bidang Desa), dan Lembaga Staf Kepresidenan.(nt), foto : andri/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Tunggu Arahan Presiden, Pemindahan ASN ke IKN Tidak Perlu Grasah-Grusuh
12-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad menegaskan pemindahan Aparatur Sipil Negara harus tunggu arahan Presiden Prabowo...
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...